Sebeblumnya
telah dijelaskan mengenai politik Islam Hindia Belanda yang digagas oleh
seorang tokoh orientalis yang merupakan tokoh utama yang melahirkan politik
tersebut, Dr. Christian Snouck Hurgronje, di mana politik itu dia bentuk dalam
rangka menguasai daerah jajahan (baca: nusantara) dengan sepenuhnya. Untuk
menerapkan politiknya tersebut dia mendirikan sebuah tempat kerja yang dikenal
dengan Kantoor voor Inlandsche zaken, tugas
utama kantor ini adalah sebagai pusat yang berwenang dalam memberikan nasehat
kepada pemerintha penjajah dalam masalah pribumi. Pada perkembangan selanjutnya
kantor tersebut dituduh terlalu memberi hati kepada masyarakat pribumi, hal itu
didasarkan dari adanya keinginan yang berlainan arah antara kantor tersebut
dengan pejabat pemerintahan yang umumnya menhendaki garis keras terhadap
masyarakat pribumi, sedangkan kantor tersebut lebih memilih garis lunak dan
berada dalam barisan etis. Dalam setiap penyelesaian banyak kasus, kantor
tersebut teramat sering berdiri dipihak pribumi dalam melawan sikap keras para
pejabat pemerintahan Hindia Belanda, walaupun demikian baik Adviseur voor Inlandsche zaken maupun
kantornya tetap dianggap oleh penduduk pribumi sebagai aparat pemerintah
kolonial Hindia Belanda.
Selama
kantor tersebut digunkan, sesuai dengan tugasnya Kantoor voor Inlandsche zaken bersinggungan dengan dengan
lingkungan politik secara umum dan juga berhubungan langsung dengan
Gubernur Jendral , para kepala daerah
dan direktur berbagai departemen, perwakilan-perwakilan Belanda diluar negeri,
pihak pribumi baik individu ataupun kelompok dengan cara resmi ataupun pribadi.
Terlebih kantor tersebut lebih sering mengadakan kontak hubungan dengan
Departemen Dalam Negeri bila dibandingkan dengan Departemen Pendidikan dan
Agama, hal itu terjadi karena kantor tersebut mengurusi masalah pribumi
terutama masalah Islam, sehingga harus erat hubungan dengan urusan dalam negeri
yang penuh dengan masalah administrasi setempat. Sedangkan hubungannya dengan
Departemen Pendidikan dan Agama hanyalah sebatas dalam anggaran. Hubungannya
dengan Departemen Kehakiman cukup erat, karena hampir semua penduduk pribumi
beragama Islam. Hubungannya dengan Departemen Keuangan terjadi dalam hal-hal
semacam pajak wakaf dan lainnya yang berkaitan antara agama Islam dan
perekonomian negara.
Di
antara adviseur (penasehat) voor Inlandsche
zaken adalah Dr. C. Snouck Hurgronje, langkah awal yang dia lakukan adalah
melawan ketakutan Belanda terhadap Islam dan meyakinkan bahwa dalam Islam tidak
dikenal adanya lapisan klerikal. Dr.
C. A. J. Hazeu, salah satu kinerjanya adalah menjalin hubungan harmonis antara Hazeu
itu sendiri dengan Sarekat Islam sehari sebelum Kongres pertama SI di Bandung,
dan juga Hazeu berhasil mendekati penduduk pribumi walaupun menerima banyak
kritikan dari pihak pegawai Belanda. Dr. D. A. Rinkes, seperti Hazeu dia juga
mempunyai hubungan dekat dengan SI, nasehat rahasianya tentang SI menarik
perhatian banyak kalangan bahkan beberapa pihak menghendaki agar nasehat tersebut
disebarluaskan, setidaknya kepada anggota Volksraad. R. A. Kern, dia memberikan rekomendasi bahwa tidak
ada alasan untuk tidak mengakui organisasi buruh yang bermunculan menjelang
akhir dasawarsa kedua, seperti Persatuan Buruh Pabrik yang berhasil menyelenggarakan
kongres pertamanya di Yogyakarta. E. Gobee, salah satu hal yang dilakukan oleh
dia dalam rangka mendekati hati penduduk pribumi adalah dengan membolehkan
adanya pembacaan al-Quran dan maknanya ketika pembukaan suatu pertemuan, hal
itu sebelumnya dilarang oleh pemerintha kolonial. Dan yang terkahir Dr. G. F.
Pijper, dalam setiap penyelesaian masalah pribumi dia hampir selalu menggunakan
kontak pribadi dan mengadakan musyawarah dengan organisasi pribumi tersebut,
hal itu agaknya disebabkan karena dia memang tidak berpijak pada sudut pandang
politik. Wallahua’lam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar